contoh keputusan tata usaha negara. membuat keputusan dengan dikejar deadline yang hanya 5 hari sejak permohonan diterima. contoh keputusan tata usaha negara

 
membuat keputusan dengan dikejar deadline yang hanya 5 hari sejak permohonan diterimacontoh keputusan tata usaha negara mengatur, Keputusan Tata Usaha Militer dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menggunakan bahasa formal dan jelas, serta mengikuti struktur surat keputusan yang sudah ditetapkan. MPR No. ” ALASAN GUGATAN : Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan pemutasian No. Utama, Kartika Widya, (2015). Bully Kelas Geografi - Jawaban Geography Class 1 5 Game Bully Android Ps2 Xbox Ios Share Info : Yes, we have a pool soal essay geografi kelas 11. Ketetapan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian ketetapan (beschikking) berdasarkan hukum administrasi. Keputusan-keputusan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya keputusan organ yang lebih rendah. 160, TLN No. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya. 1 Tindakan Pemerintah 2. Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kata kunci : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata, Kompetensi Absolut, Peradilan Tata Usaha Negara PENDAHULUAN Gugatan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoKetetapan atau keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan istimewa yang dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret. A Prinsip Hakim Aktif Domini Litis Principle Dalam Peradilan Tata. Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. JKT. Contoh Makalah Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara. Negara. Makalah Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung R. Contoh kedua: Anda mengajukan gugatan TUN dengan petitum “membatalkan keputusan dari Dinas Ketenagakerjaan” terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Lie Pie Khong Umur : 50 tahun Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. 8. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 24 Tahun 1997, pemindahan hak berdasarkan Pasal 37 Peraturan. Setiap keputusan pejabat tata usaha negara wajib. Pasal 2 Undang-Undang Pengaturan Pokok Agraria No. akibat ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak. Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah (S usrama, & Sukma, 2019). Belastande Beschikkingen (Keputusan yang memberi beban) Begunstigende Beschikkingen (Keputusan yang menguntungkan) Statusverleningen (Penetapan status) De Afwijzende Beschikkingen (Keputusan Penolakan) Adapun E. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dipersengketakan. tahun 2004 jo UU No. Salah satu fundamentum petendi yang menjadi pokok gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada. Mahkamah Agung Edisi 2 - page 65. Secara khusus bertujuan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi,. Asas peradilan dilakukan dengan. Contoh keputusan fiktif negatif dalam pelayanan publik: Permohonan badan hukum perdata untuk memperoleh IMB ke Kantor Pelayanan Tata. pengawasan, pengendalian internal, dan pelaporan. Dengan kata lain, sertifikat tersebut. sebagai contoh terkait dengan kasus pemberhentian seseorang dari jabatannya, dengan alasan yang tidak jelas atas pemberhentian itu, tindakan tersebut akan sangat berpotensi terjadi kesewenang-wenangan jika tidak dikontrol dengan baik. Beberapa Contoh Putusan tetang Lingkungan ; Jakarta menolak permohonan PT Riau Andalan Pulp and Paper Misalnya, pada 21 Desember lalu, PTUN Jakarta. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tentang. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). U Administrasi Pemerintahan. 2/Kep. Jurnal Hukum. Lampiran: Surat Permohonan. Baik alamat maupun hal yang dituju. 2), pp. Putusan PT. Pertanyaannya, apakah keputusan rektor perguruan tinggi swasta menjadi objek TUN. Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (beschikking) menurut F. keputusan tata usaha negara - Download as a PDF or view online for free. Riza, D. nya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Wb. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui secara lengkap contoh surat gugatan PTUN agar bisa menyusun surat gugatan sesuai format. Jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ,maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada. 8 Dari ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1986 ini terlihat bahwa kompetensi PTUN sangat sempit, hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No. 5. JKT. Definisi Keputusan dan Ketetapan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Keputusan Administrasi Pemerintahan atau KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) sendiri merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dari final adalah sudah definitif. Nomor Surat: 456/ SK TUN /2021. Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. asas-asas umum pemerintahan yang baik. MS ; Lutfi Effendi SH. 5 Tahun 2009 tentang peradilan TUN dalam Pasal 1 ayat 8,yang berbunyi : “Badan atau pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku”. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. Pengadilan adalah tempat yang berperan sebagai lembaga. tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut: 1. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya ”kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh. Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta atau. Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan Anda, maka Anda dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 2 UU No. 930 M2 atas nama HENDRAWATI. a. Dengan hormat, Kami yang. a. Penjelasan Pasal 2 butir a menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan. Contoh 2. Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan tata usaha negara pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli hukum asal Jerman, Otto Meyer, dengan istilah Verwal tungsakt. Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut. iv . HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Istilah Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer dengan. 007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Final. merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Dalam menyusun surat gugatan, tekadang orang tidak mengindahkan format yang ada. Tahun: 2018: Nomor Katalog: 1/Yur/TUN/2018: Bidang: Tata Usaha Negara: Klasifikasi: Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum : Kaidah Hukum: Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak. Sebagai contoh, dalam hukum pertanahan ia dapat memiliki hak atas tanah seperti Hak Pengelolaan (HPL – Vide Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. Contoh: Si A tadi, ternyata mengajukan keberatan terhadap pencabutan izin usahanya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN yang berbunyi : 1. Subyek Sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau. 4 :Pedoman Teknis Pengananan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara 19 - Tidak menyalahgunakan kewenangan; - Keterbukaan; - Kepentingan umum; dan - Pelayanan yang baik. surat jawaban atas gugatan ptun. Permasalahan administrasi, seperti pengajuan permohonan atau pendaftaran; Kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Setiap mengeksekusi kebijakan, maka keputusan pejabat tata usaha negara akan mejadi landasan dan pedoman dalam pelaksanannya. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Peradilan Tata Usaha NegaraContoh : keputusan-keputusan Tata Negara àSIM,KTP,Surat nikah, ketetapan pajak, ijazah, Izin Mendirikan Bangunan. Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. Sengketa tata usaha negara berdasarkan uu ptun secara substantif. Dasar Hukum Upaya Administratif PTUN. Ada unsur-unsur keputusan tata usaha negara (KTUN) yang harus terpenuhi, sehingga KTUN tersebut bisa disengketakan di PTUN. 51 Tahun 2009, yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,keputusan tata usaha negara menjadi luas. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma,. 83 UU No 5 tahun 1986 Dasar Hukum : ( DIBACA OLEH MAHASISWA) Pasal 83 UU N0 5 tahun 1986 Ayat (1) Ayat (2)UU 30/2014 Pasal 76 ayat 3 telah menjawab dengan tegas bahwa keputusan yang telah melewati proses penyelesaian banding oleh atasan pejabat. 9 tahun 2004 jo UU No. Adapun alasan alasan subyek hukum melakukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya ; 1. Setiap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus memuat nomor surat, tanggal, perihal,. Alat tulis dan kertas. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata. 51 Tahun 2009, menyebutkan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu. Bagian V angka 3 SEMA No. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan. Dasar pengujian/penilaian. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa TIDAK termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU ini: a. 51 tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. (3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah •. 2. Contoh Kasus PTUN Mahasiswa Unswagati Gugat Rektornya ke PTUN. Download Now. TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERLMA ATAU. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. 2. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rozali Abdullah (hal. bila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak menge-. , Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan R. jenis putusan perkara tun. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. 16. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 1. 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Trunojoyo Madura, adalah Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bersemangat amar makruf nahi mungkar, dan berusaha menjalankan syari’at Islam. Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2023/PT. Rabu, 3 Juni 2020, Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN. v iii . 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya. Prosedur Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan gugatan yang di ajukan penggugat, biasanya adalah orang yang dirugikan oleh suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 821. a. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif ini tidak bersifat otomatis dikarenakan perlunya mekanisme yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4, 5, dan 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar dikeluarkan putusan. Mereka juga menyatakan pembatalan atas surat keputusan lurah Pademangan Barat tentang pengangkatan ketua RW tersebut. 2. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu. 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;. U. Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interprestasi. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 11/PL. Asas para pihak harus didengar . , Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009 -----. SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF Kartika Widya Utama, SH. Penegrtian a. KTUN (keputusan tata usaha negara) merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. menerbitkan keputusan tata usaha negara di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum. 4 Selanjutnya Penjelasannya berbunyi: Ayat 1: Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke. 4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanDemikian 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya. [1] Berdasarkan pengertian tersebut, maka Anda sebagai individu merupakan subjek sengketa tata usaha dan gubernur sebagai badan atau pejabat. 189 + xii. Tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi penerima keputusan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 30 Tahun 2014, sikap diam dan pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut diartikan sebagai penolakan. Konsep. Sengketa kepegawaian dapat terjadi akibat di-keluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dalam urusan Kepegawaian, yang dalam praktek kepe-gawaian sehari-hari banyak dikenal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari pejabat tertentu, sepert: SK Pengangkatan Pegawai, SK Pemberhentian Pegawai baikPutusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa:. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik Pada contoh salinan Putusan PTUN. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Contoh Surat Gugatandoc Contoh Surat Gugatan Makassartanggal. Pada umumnya, peradilan administrasi negara bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final. Ob j ek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 adalah:. Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pasal 2 UU PTUN, menetapkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk sebagai Keputusan Tata usaha Negara, yaitu: Keputusan. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan. contoh putusan sela tata usaha negara. files. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan b. A. Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat . H. 2. Contoh : SK PNS, SIM, dsb. KUHPerdata (tentang onrechtmatig daad). Penetapan Tertulis memberikan pemahaman atau keterangan bahwa istilah penetapan tertulis , terutama. Keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah, dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. 886. Menanggapi klaim Penggugat, Tergugat memberi tanggapan, benar menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. keputusan tata usaha negara - Download as a PDF or view online for free. Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018 Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya permohonan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : a. Peradilan Tata Usaha Negara, telah ada pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN, salah satunya sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat untuk meneliti Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dapat dinilai sah apabila terdapat ketidakpastian hukum tentang aturan yang menjadi dasar dibuatnya Keputusan Presiden ditinjau dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Tentang Kementerian Negara yang menjadi dasar pengangkatan Wakil Menteri. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”untuk meneliti Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dapat dinilai sah apabila terdapat ketidakpastian hukum tentang aturan yang menjadi dasar dibuatnya Keputusan Presiden ditinjau dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Tentang Kementerian Negara yang menjadi dasar pengangkatan Wakil Menteri. Cara Membuat Surat Izin Orang Tua Untuk Kerja. Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa macam-macam keputusan tata usaha Negara, diantaranya. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; g. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 disebutkan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam,. JBI di atas, yang menjadi Posita dan Petitumnya adalah: 1. usaha negara (Keputusan tata Usaha negara).